
Konsultasi HR
Audit kepatuhan ketenagakerjaanEmployment compliance audits
← Semua layanan ALLMAR WorkforceAll ALLMAR Workforce services
Jawaban singkatShort answer
Audit kepatuhan ketenagakerjaan adalah layanan ALLMAR Workforce.Employment compliance audits is a service by ALLMAR Workforce.
Banyak perusahaan baru mengetahui ada masalah ketenagakerjaan ketika karyawan mengajukan keluhan, pengawas ketenagakerjaan datang memeriksa, atau calon investor melakukan uji tuntas. Pada saat itu, perbaikan menjadi lebih mahal dan mendesak. Jasa audit ketenagakerjaan membantu perusahaan memeriksa kepatuhan praktik SDM terhadap aturan yang berlaku secara proaktif, menemukan celah, dan menyusun rencana perbaikan sebelum menjadi masalah.
Kapan Audit Ketenagakerjaan Dibutuhkan
- Perusahaan tumbuh cepat dan kebijakan SDM tertinggal.
- Akan ada pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan atau mitra bisnis.
- Persiapan investasi, penggabungan, atau akuisisi yang memerlukan uji tuntas.
- Pergantian pengelola HR dan perlu gambaran kondisi yang sebenarnya.
- Terjadi beberapa keluhan atau perselisihan dengan karyawan.
- Ada perubahan aturan ketenagakerjaan yang signifikan.
Area yang Diperiksa dalam Audit
Hubungan kerja
Kesesuaian penggunaan PKWT dan PKWTT, kelengkapan perjanjian kerja, masa percobaan, batas waktu kontrak, dan pembayaran kompensasi akhir PKWT. Untuk perusahaan yang memakai alih daya, perjanjian dengan perusahaan alih daya dan pemenuhan hak pekerjanya juga ditelaah.
Waktu kerja dan lembur
Jam kerja, waktu istirahat, surat perintah lembur, batas jam lembur, dan penghitungan upah lembur.
Pengupahan
Kepatuhan terhadap upah minimum, keberadaan dan penerapan struktur dan skala upah, komposisi upah pokok dan tunjangan, serta pembayaran THR.
Jaminan sosial
Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan seluruh pekerja, kesesuaian upah yang dilaporkan, dan ketepatan pembayaran iuran.
Dokumen dan pelaporan wajib
Peraturan perusahaan yang masih berlaku atau perjanjian kerja bersama, wajib lapor ketenagakerjaan sesuai UU 7/1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
Keselamatan dan kesehatan kerja
Penerapan K3 sesuai UU 1/1970, keberadaan prosedur dan sarana K3, lisensi operator untuk alat tertentu, serta penerapan SMK3 bila diwajibkan.
Pemutusan hubungan kerja
Prosedur dan perhitungan hak pada kasus pemutusan hubungan kerja yang pernah terjadi.
Alur Jasa Audit Ketenagakerjaan
- Penentuan lingkup: area, lokasi, dan periode yang diaudit.
- Permintaan dokumen: daftar dokumen yang perlu disiapkan perusahaan.
- Telaah dokumen dan sampel: misalnya sampel perjanjian kerja, slip gaji, dan data BPJS.
- Wawancara dan kunjungan lapangan dengan HR, atasan, dan bila perlu pekerja.
- Analisis temuan dan penilaian tingkat risiko setiap temuan.
- Laporan: temuan, dasar aturan, dampak, dan rekomendasi perbaikan.
- Rencana perbaikan yang diprioritaskan dan pendampingan penerapannya bila disepakati.
Membaca Laporan Temuan
Temuan biasanya dikelompokkan berdasarkan risiko. Temuan berisiko tinggi, misalnya pekerja belum didaftarkan jaminan sosial atau upah di bawah minimum, perlu segera diperbaiki. Temuan administratif, seperti dokumen yang belum lengkap, dapat dijadwalkan bertahap. Laporan yang baik juga menjelaskan apa yang sudah berjalan baik, sehingga perusahaan tahu praktik mana yang perlu dipertahankan.
Audit Internal dan Uji Tuntas
Audit ketenagakerjaan bisa bertujuan berbeda. Audit internal berfokus pada perbaikan dan biasanya dilakukan berkala. Uji tuntas ketenagakerjaan dilakukan untuk kepentingan transaksi, misalnya ketika investor atau pembeli ingin mengetahui potensi kewajiban yang belum terlihat, seperti kekurangan iuran jaminan sosial, kompensasi PKWT yang belum dibayar, atau perselisihan yang sedang berjalan.
Lingkup, kedalaman, dan format laporan untuk kedua tujuan ini berbeda, sehingga tujuan audit perlu disepakati sejak awal.
Menjaga Kerahasiaan Selama Audit
Audit menyentuh data upah, data pribadi, dan kadang informasi sensitif tentang perselisihan. Auditor perlu bekerja dengan perjanjian kerahasiaan, membatasi salinan dokumen, dan mengolah data pribadi sesuai prinsip pelindungan data pribadi. Wawancara dengan pekerja juga sebaiknya dilakukan dengan cara yang membuat mereka nyaman memberikan informasi tanpa khawatir.
Persiapan dari Pihak Perusahaan
- Data karyawan dan perjanjian kerja.
- Data penggajian, lembur, dan THR.
- Data kepesertaan dan pembayaran BPJS.
- Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- Dokumen K3 dan laporan wajib yang telah dibuat.
Kesalahan yang Sering Terjadi
- Audit hanya memeriksa dokumen tanpa melihat praktik nyata.
- Laporan disimpan tanpa tindak lanjut.
- Menyembunyikan masalah dari auditor sehingga risiko tidak terlihat.
- Tidak mengulang audit setelah perbaikan untuk memastikan hasilnya.
Durasi dan Faktor Biaya
Lama audit bergantung pada lingkup, jumlah karyawan, jumlah lokasi, dan kesiapan dokumen. Biaya dipengaruhi oleh area yang diperiksa, jumlah sampel, kunjungan lapangan, kedalaman laporan, dan pendampingan perbaikan.
Tips Memilih Penyedia
Pilih penyedia yang memahami aturan ketenagakerjaan terbaru, menjaga kerahasiaan, dan memberikan rekomendasi yang praktis. Untuk temuan yang berpotensi menjadi perkara hukum, pastikan ada rujukan kepada konsultan hukum atau advokat.
Bila perusahaan Anda ingin mengetahui tingkat kepatuhan ketenagakerjaannya, tim ALLMAR Workforce dapat membantu melakukan audit, menyusun laporan temuan, dan mendampingi rencana perbaikannya.
Labour law in Indonesia has changed significantly in recent years, especially after the Job Creation Law (Law 6/2023) and its implementing regulations on employment, wages and working time. Many companies still use contracts, policies and payroll practices designed under older rules. An employment compliance audit in Indonesia is a structured review of your HR documents and practices against current requirements. It identifies risks early, before they turn into disputes, inspection findings or problems during an investment or acquisition.
When an audit is useful
- After rapid growth, when HR processes have not kept pace with headcount.
- Before or after a change in management or ownership.
- As part of due diligence for investment, merger or acquisition.
- When preparing for a labour inspection or client audit.
- After a dispute or complaint, to check whether the issue is systemic.
- As a periodic health check, for example every one or two years.
Scope of an employment compliance audit in Indonesia
Employment contracts
Correct use of PKWT and PKWTT, contract language, duration and extensions, registration of fixed-term contracts, probation clauses and end-of-contract compensation.
Company regulations and policies
Whether company regulations are required, approved and still valid, and whether policies on working hours, leave and discipline match the law.
Wages and working time
Minimum wage compliance, existence of a wage structure and scale, wage components, overtime calculation and records, THR payment and timing.
Social security and tax
BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan registration of all eligible employees, correct wage reporting and timely payments, PPh 21 withholding and reporting.
Outsourcing and third-party workers
Licensing of outsourcing providers, contracts with providers and whether outsourced workers receive their entitlements.
Foreign workers
Approved foreign worker plans (RPTKA), stay permits, positions allowed, local counterpart arrangements and payment of the foreign worker compensation fund, which is paid separately according to the applicable rules.
Occupational safety and health
K3 obligations, SMK3 where required, safety committee and certified personnel, accident reporting and training records.
Personal data
Handling of employee data in line with the Personal Data Protection Law (Law 27/2022).
How the audit is carried out
- Scoping: agree which entities, sites and topics are included.
- Document request: contracts, regulations, payroll records, BPJS and tax filings, permits and policies.
- Sample testing: checking a sample of employee files and payroll calculations.
- Interviews: with HR, finance, managers and, where appropriate, employee representatives.
- Site observation for safety and working conditions.
- Findings report: issues rated by risk level, with practical recommendations.
- Remediation plan: priorities, owners and timelines for fixing gaps.
Turning findings into action
An audit is only valuable if findings are fixed. High-risk issues, such as unregistered employees, underpayment or expired company regulations, should be addressed first. Some fixes are quick, such as updating templates; others, such as converting misused fixed-term contracts, require careful planning and communication with employees. Where findings involve possible disputes or legal exposure, consult a qualified labour lawyer before taking action.
Common findings in Indonesian companies
- Fixed-term contracts used for permanent roles or renewed beyond limits.
- Overtime calculated on basic salary only or not recorded.
- Employees not registered in all required BPJS programmes.
- Missing wage structure and scale.
- Company regulations expired or never approved.
- Safety training records missing for contractors and daily workers.
Timeline and cost factors
A focused audit for a single entity can take a few weeks, while multi-site or group-wide audits take longer. Costs depend on company size, number of sites, scope of topics, sample size and whether remediation support is included.
Know where you stand
A clear picture of compliance risks lets you act on your own terms rather than under pressure. ALLMAR Workforce can help you plan and carry out an employment compliance audit, report findings clearly and support the remediation of HR documents and practices.
Pertanyaan umumFAQ
Apa saja yang diperiksa dalam audit ketenagakerjaan?
Hubungan kerja, waktu kerja dan lembur, pengupahan, jaminan sosial, dokumen dan pelaporan wajib, K3, serta prosedur pemutusan hubungan kerja.
Apakah audit ketenagakerjaan sama dengan pemeriksaan pengawas?
Tidak. Audit ini dilakukan secara sukarela untuk perbaikan internal, sedangkan pemeriksaan pengawas dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
Seberapa sering audit ketenagakerjaan perlu dilakukan?
Secara berkala, misalnya tahunan, serta saat ada perubahan aturan besar atau perubahan signifikan di perusahaan.
