
Konsultasi HR
Audit kepatuhan ketenagakerjaan
← Semua layanan ALLMAR Workforce
Jawaban singkat
Audit kepatuhan ketenagakerjaan adalah layanan ALLMAR Workforce.
Banyak perusahaan baru mengetahui ada masalah ketenagakerjaan ketika karyawan mengajukan keluhan, pengawas ketenagakerjaan datang memeriksa, atau calon investor melakukan uji tuntas. Pada saat itu, perbaikan menjadi lebih mahal dan mendesak. Jasa audit ketenagakerjaan membantu perusahaan memeriksa kepatuhan praktik SDM terhadap aturan yang berlaku secara proaktif, menemukan celah, dan menyusun rencana perbaikan sebelum menjadi masalah.
Kapan Audit Ketenagakerjaan Dibutuhkan
- Perusahaan tumbuh cepat dan kebijakan SDM tertinggal.
- Akan ada pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan atau mitra bisnis.
- Persiapan investasi, penggabungan, atau akuisisi yang memerlukan uji tuntas.
- Pergantian pengelola HR dan perlu gambaran kondisi yang sebenarnya.
- Terjadi beberapa keluhan atau perselisihan dengan karyawan.
- Ada perubahan aturan ketenagakerjaan yang signifikan.
Area yang Diperiksa dalam Audit
Hubungan kerja
Kesesuaian penggunaan PKWT dan PKWTT, kelengkapan perjanjian kerja, masa percobaan, batas waktu kontrak, dan pembayaran kompensasi akhir PKWT. Untuk perusahaan yang memakai alih daya, ditelaah pula apakah pekerjaannya termasuk empat kegiatan yang masih boleh dialihdayakan (Pasal 95 ayat (3) UU 27/2026), apakah ada pekerja alih daya di kegiatan produksi yang demi hukum menjadi pekerja perusahaan pengguna (Pasal 98), apakah perjanjian lama perlu disesuaikan dalam masa peralihan satu tahun (Pasal 306), serta perjanjian dengan perusahaan alih daya dan pemenuhan hak pekerjanya.
Waktu kerja dan lembur
Jam kerja, waktu istirahat, persetujuan dan perintah lembur, batas lembur 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, serta penghitungan upah lembur (Pasal 116 UU 27/2026).
Pengupahan
Kepatuhan terhadap upah minimum, keberadaan dan penerapan struktur dan skala upah, komposisi upah pokok dan tunjangan, serta pembayaran THR.
Jaminan sosial
Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan seluruh pekerja, kesesuaian upah yang dilaporkan, dan ketepatan pembayaran iuran.
Dokumen dan pelaporan wajib
Peraturan perusahaan yang masih berlaku atau perjanjian kerja bersama, wajib lapor ketenagakerjaan sesuai UU 7/1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
Keselamatan dan kesehatan kerja
Penerapan K3 sesuai UU 1/1970, keberadaan prosedur dan sarana K3, lisensi operator untuk alat tertentu, serta penerapan SMK3 bila diwajibkan.
Pemutusan hubungan kerja
Prosedur dan perhitungan hak pada kasus pemutusan hubungan kerja yang pernah terjadi.
Alur Jasa Audit Ketenagakerjaan
- Penentuan lingkup: area, lokasi, dan periode yang diaudit.
- Permintaan dokumen: daftar dokumen yang perlu disiapkan perusahaan.
- Telaah dokumen dan sampel: misalnya sampel perjanjian kerja, slip gaji, dan data BPJS.
- Wawancara dan kunjungan lapangan dengan HR, atasan, dan bila perlu pekerja.
- Analisis temuan dan penilaian tingkat risiko setiap temuan.
- Laporan: temuan, dasar aturan, dampak, dan rekomendasi perbaikan.
- Rencana perbaikan yang diprioritaskan dan pendampingan penerapannya bila disepakati.
Membaca Laporan Temuan
Temuan biasanya dikelompokkan berdasarkan risiko. Temuan berisiko tinggi, misalnya pekerja belum didaftarkan jaminan sosial atau upah di bawah minimum, perlu segera diperbaiki. Temuan administratif, seperti dokumen yang belum lengkap, dapat dijadwalkan bertahap. Laporan yang baik juga menjelaskan apa yang sudah berjalan baik, sehingga perusahaan tahu praktik mana yang perlu dipertahankan.
Audit Internal dan Uji Tuntas
Audit ketenagakerjaan bisa bertujuan berbeda. Audit internal berfokus pada perbaikan dan biasanya dilakukan berkala. Uji tuntas ketenagakerjaan dilakukan untuk kepentingan transaksi, misalnya ketika investor atau pembeli ingin mengetahui potensi kewajiban yang belum terlihat, seperti kekurangan iuran jaminan sosial, kompensasi PKWT yang belum dibayar, atau perselisihan yang sedang berjalan.
Lingkup, kedalaman, dan format laporan untuk kedua tujuan ini berbeda, sehingga tujuan audit perlu disepakati sejak awal.
Menjaga Kerahasiaan Selama Audit
Audit menyentuh data upah, data pribadi, dan kadang informasi sensitif tentang perselisihan. Auditor perlu bekerja dengan perjanjian kerahasiaan, membatasi salinan dokumen, dan mengolah data pribadi sesuai prinsip pelindungan data pribadi. Wawancara dengan pekerja juga sebaiknya dilakukan dengan cara yang membuat mereka nyaman memberikan informasi tanpa khawatir.
Persiapan dari Pihak Perusahaan
- Data karyawan dan perjanjian kerja.
- Data penggajian, lembur, dan THR.
- Data kepesertaan dan pembayaran BPJS.
- Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- Dokumen K3 dan laporan wajib yang telah dibuat.
Kesalahan yang Sering Terjadi
- Audit hanya memeriksa dokumen tanpa melihat praktik nyata.
- Laporan disimpan tanpa tindak lanjut.
- Menyembunyikan masalah dari auditor sehingga risiko tidak terlihat.
- Tidak mengulang audit setelah perbaikan untuk memastikan hasilnya.
Durasi dan Faktor Biaya
Lama audit bergantung pada lingkup, jumlah karyawan, jumlah lokasi, dan kesiapan dokumen. Biaya dipengaruhi oleh area yang diperiksa, jumlah sampel, kunjungan lapangan, kedalaman laporan, dan pendampingan perbaikan.
Tips Memilih Penyedia
Pilih penyedia yang memahami aturan ketenagakerjaan terbaru, menjaga kerahasiaan, dan memberikan rekomendasi yang praktis. Untuk temuan yang berpotensi menjadi perkara hukum, pastikan ada rujukan kepada konsultan hukum atau advokat.
Bila perusahaan Anda ingin mengetahui tingkat kepatuhan ketenagakerjaannya, tim ALLMAR Workforce dapat membantu melakukan audit, menyusun laporan temuan, dan mendampingi rencana perbaikannya.
Pertanyaan umum
Apa saja yang diperiksa dalam audit ketenagakerjaan?
Hubungan kerja, waktu kerja dan lembur, pengupahan, jaminan sosial, dokumen dan pelaporan wajib, K3, serta prosedur pemutusan hubungan kerja.
Apakah audit ketenagakerjaan sama dengan pemeriksaan pengawas?
Tidak. Audit ini dilakukan secara sukarela untuk perbaikan internal, sedangkan pemeriksaan pengawas dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
Seberapa sering audit ketenagakerjaan perlu dilakukan?
Secara berkala, misalnya tahunan, serta saat ada perubahan aturan besar atau perubahan signifikan di perusahaan.
Apakah audit memeriksa penggunaan alih daya?
Ya. Sejak UU 27/2026 berlaku, alih daya hanya untuk empat kegiatan jasa penunjang (Pasal 95 ayat (3)). Perusahaan pengguna wajib menyesuaikan paling lama satu tahun sejak UU 27/2026 diundangkan, sedangkan perjanjian alih daya yang sudah disepakati sebelumnya tetap berlaku sampai berakhir (Pasal 306). Audit menandai posisi yang perlu dialihkan ke skema lain.
Berapa biaya Audit kepatuhan ketenagakerjaan?
Biaya Audit kepatuhan ketenagakerjaan bergantung pada lingkup pekerjaan dan kebutuhan Anda. ALLMAR bekerja sesuai anggaran Anda: sampaikan kisaran anggaran Anda di formulir kebutuhan, lalu tim kami menyesuaikan lingkup dan tahapan pekerjaan dan mengirim penawaran tertulis. Biaya belum termasuk pajak dan biaya resmi pemerintah.
