Jasa TKA (Tenaga Kerja Asing)

Pengesahan RPTKA (baru atau perubahan)RPTKA approval (new or amended)

Belum termasuk DKPTKA.

← Semua layanan ALLMAR WorkforceAll ALLMAR Workforce services

Jawaban singkatShort answer

Belum termasuk DKPTKA.RPTKA approval (new or amended) is a service by ALLMAR Workforce.

Setiap perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA yang disahkan Kementerian Ketenagakerjaan. Dokumen ini bukan formalitas: isinya menentukan jabatan apa yang boleh diisi TKA, berapa orang, berapa lama, dan siapa pendampingnya. Jasa pengurusan RPTKA membantu perusahaan menyusun rencana yang sesuai ketentuan, mengajukannya, dan mengurus perubahannya bila kondisi bisnis berubah.

Apa Itu RPTKA

RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja. Berdasarkan PP 34/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, RPTKA yang telah disahkan menjadi dasar bagi perusahaan untuk mempekerjakan TKA, sekaligus menjadi syarat untuk mengurus visa dan izin tinggal di imigrasi.

Isi Pokok RPTKA

  • Alasan penggunaan TKA dan kebutuhan keahlian yang belum dapat diisi tenaga kerja lokal.
  • Jabatan dan kedudukan TKA dalam struktur organisasi.
  • Jumlah TKA dan jangka waktu penggunaan.
  • Lokasi kerja.
  • Penunjukan tenaga kerja pendamping WNI untuk alih pengetahuan.

Syarat Jabatan dan Calon TKA

Tidak semua jabatan boleh diisi TKA. Ada jabatan yang tertutup, seperti jabatan yang mengurusi personalia, dan ada pula ketentuan tentang jabatan yang boleh diduduki untuk sektor tertentu. Calon TKA juga harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan serta kompetensi atau pengalaman kerja yang relevan sesuai ketentuan.

Penilaian kesesuaian ini sebaiknya dilakukan sebelum pengajuan. Banyak permohonan dikembalikan karena uraian jabatan terlalu umum atau tidak cocok dengan latar belakang TKA.

Alur Pengesahan RPTKA Baru

  1. Persiapan akun perusahaan di sistem daring Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk data legalitas usaha.
  2. Penyusunan rencana berisi jabatan, jumlah, jangka waktu, lokasi, dan tenaga pendamping.
  3. Pengunggahan dokumen perusahaan dan calon TKA.
  4. Penilaian kelayakan oleh petugas, yang dapat berupa verifikasi dokumen dan, bila diperlukan, presentasi atau klarifikasi dari perusahaan.
  5. Pembayaran DKPTKA sesuai ketentuan, dibayar terpisah dari biaya jasa.
  6. Penerbitan pengesahan RPTKA, yang kemudian dipakai untuk pengurusan visa kerja.

Kapan Perlu Perubahan RPTKA

RPTKA yang sudah disahkan dapat diubah bila terjadi perubahan kondisi. Situasi yang umumnya memerlukan perubahan antara lain:

  • TKA dipindahkan ke jabatan lain di perusahaan yang sama.
  • Lokasi kerja berpindah, misalnya ke provinsi lain.
  • Perusahaan menambah jumlah TKA pada jabatan tertentu.
  • Terjadi pergantian TKA pada jabatan yang sama.
  • Perubahan data perusahaan yang memengaruhi isi RPTKA.

Mengabaikan perubahan dapat membuat kondisi nyata tidak sesuai dengan izin yang tercatat. Hal ini berisiko saat pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dan saat perpanjangan izin.

Dokumen yang Umumnya Diminta

Perusahaan

  • Dokumen legalitas usaha seperti akta pendirian dan perubahannya, pengesahan, serta NIB.
  • Struktur organisasi yang menunjukkan posisi TKA.
  • Data tenaga kerja pendamping.
  • Surat pernyataan dan surat kuasa sesuai format sistem.

Calon TKA

  • Paspor yang masih berlaku.
  • Ijazah dan dokumen pengalaman kerja.
  • Pasfoto sesuai ketentuan.

Tentang DKPTKA

Dana Kompensasi Penggunaan TKA adalah kewajiban pembayaran oleh pemberi kerja untuk setiap TKA yang dipekerjakan, kecuali untuk kategori tertentu yang dikecualikan oleh peraturan. Besaran dan tata cara pembayarannya mengikuti ketentuan yang berlaku dan dibayar terpisah. Karena DKPTKA dihitung berdasarkan jangka waktu, perencanaan durasi dalam RPTKA ikut memengaruhi kewajiban ini.

Kesalahan yang Sering Terjadi

  • Menyalin uraian jabatan dari perusahaan lain tanpa disesuaikan dengan kondisi nyata.
  • Tidak menyiapkan tenaga kerja pendamping yang sesuai bidangnya.
  • Data perusahaan di sistem perizinan belum diperbarui setelah perubahan akta.
  • Mengubah jabatan TKA di internal tanpa mengajukan perubahan RPTKA.

Apa yang Dikerjakan Jasa Pengurusan RPTKA

Penyedia jasa membantu menelaah apakah jabatan yang direncanakan boleh diisi TKA, menyusun uraian jabatan yang jelas, memeriksa kelengkapan dan konsistensi dokumen, mengisi permohonan di sistem daring, serta menyiapkan perusahaan bila petugas meminta klarifikasi. Setelah RPTKA disahkan, penyedia juga dapat menyusun pengingat masa berlaku agar perpanjangan tidak terlambat. Keputusan pengesahan tetap sepenuhnya berada pada instansi berwenang.

Faktor yang Memengaruhi Biaya Jasa

Biaya jasa dipengaruhi jumlah jabatan dan TKA, apakah pengajuan baru atau perubahan, kelengkapan dokumen awal, serta kebutuhan penerjemahan dokumen asing. DKPTKA tetap dibayar terpisah sesuai ketentuan.

Bila perusahaan Anda membutuhkan RPTKA baru atau perlu menyesuaikan RPTKA yang sudah ada, tim ALLMAR Workforce (workforce.allmar.co.id) dapat membantu menelaah jabatan, menyiapkan dokumen, dan mendampingi proses pengesahannya.

Before any foreigner can legally work for your company, the Ministry of Manpower must approve your foreign manpower utilisation plan. RPTKA approval in Indonesia is the step that unlocks everything else: without it, immigration will not issue a work visa or a working ITAS.

This article focuses on the RPTKA itself, both when you apply for the first time and when an existing plan must be amended.

What the RPTKA actually says

The RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) is the employer's statement of why it needs a foreign worker and how that need will be managed. It sets out the position, the number of foreigners, the duration, the work location and the Indonesian employee who will act as counterpart. The legal basis is Government Regulation 34/2021 on the use of foreign workers and its implementing ministerial rules.

The plan is filed through the ministry's online system. After it is assessed, the employer pays the foreign worker compensation fund (DKPTKA) for the approved period, which is a state charge paid separately according to the regulations. The approval data then flows to immigration.

When you need a new RPTKA approval in Indonesia

  • Your company is hiring its first foreign employee
  • You are adding a new position for a foreigner that was not in the existing plan
  • You are increasing the number of foreigners in a position
  • A new legal entity, such as a newly formed PT PMA, will become the sponsor

When an amendment is required

Business changes faster than permits. If the reality on the ground drifts away from the approved plan, the plan must be amended. Typical triggers include:

  • A change of job title or responsibilities, such as an engineer becoming a project director
  • A change of work location, for example from a head office to a plant or a regional site
  • A change in company data, such as a new address, directors or business classification
  • Replacing the Indonesian counterpart

Working outside the approved position or location is one of the most common compliance findings during manpower inspections. An amendment is far easier than explaining the gap afterwards.

Preparing a strong application

Choose the position carefully

Some positions are closed to foreigners, and the role must suit the candidate's education and experience. A vague or inflated job title invites questions. We help you describe the role in a way that is accurate, consistent with your organisation chart and aligned with your business licence.

Plan the knowledge transfer

The ministry expects a genuine Indonesian counterpart and a training plan. Naming someone who does not exist, or who works in an unrelated department, weakens the file.

Keep company data current

The manpower system draws on your licensing data. If your NIB, address or business line is outdated, fix it before filing.

What ALLMAR does for you

  1. Review the planned position, the candidate profile and the counterpart
  2. Check your company data and business classification for consistency
  3. Prepare the plan, supporting statements and organisation chart
  4. Submit through the online system and respond to ministry clarification requests
  5. Monitor the compensation fund step and confirm the approval is passed to immigration

Where the next step is a work visa and ITAS, we can continue with that stage so the hand-off is seamless.

Timeline and cost factors

A complete application for a clearly permitted position is typically processed within a matter of weeks. Clarification requests, outdated company data or an unusual role add time.

Our service fee depends on whether it is a new plan or an amendment, how many positions are involved and how much supporting documentation must be prepared. The compensation fund is always paid separately and is not part of the service fee.

Common pitfalls

  • Copying a job title from the parent company abroad that does not fit Indonesian classification
  • Requesting a duration longer than the project or contract justifies
  • Filing before the company's own licensing data is complete
  • Assuming an amendment is unnecessary because the change is internal

If you are hiring a foreigner or your current plan no longer matches reality, the ALLMAR Workforce team can review your situation and prepare the RPTKA, new or amended, ready for submission.

Pertanyaan umumFAQ

Apa itu RPTKA?

RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan dan jangka waktu tertentu yang dibuat pemberi kerja dan disahkan Kementerian Ketenagakerjaan.

Apakah RPTKA bisa diubah setelah disahkan?

Bisa. Perubahan diajukan bila ada pergantian jabatan, lokasi kerja, jumlah TKA, atau data lain yang memengaruhi isi RPTKA.

Jabatan apa yang tidak boleh diisi TKA?

Ada jabatan yang tertutup bagi TKA, misalnya jabatan yang mengurusi personalia. Daftar lengkapnya mengikuti ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan yang berlaku.

Apakah DKPTKA termasuk biaya jasa pengurusan RPTKA?

Tidak. DKPTKA adalah kewajiban pemberi kerja kepada negara yang dibayar terpisah sesuai ketentuan.

Berlangganan info regulasi & tips usaha dari ALLMARSubscribe to ALLMAR regulation updates & business tips